KPK Minta Anggota DPRD Bengkayang Lapor Harta Kekayaan, Tapi Sistem Politik Tidak Mendukung

Bengkayang Post-(Bengkayang). Rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Kabupaten Bengkayang mengundang anggota legislatif periode 2019-2024 dan anggota legislatif  terpilih periode 2024-2029. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung tiga orang dari Koordinator dan Supervisi (Koorsup) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yakni Irawati, Alfi Rahman Waluyo dan M.Raihan N, Rabu (4/9/2024).

Alfi Rahman Waluyo pemateri kedua menyebut langsung dalam materi yang disampaikan bahwa ketika anggota legislatif baru telpilih dan dilantik tanggal 9 September 2024 saat itu juga kekayaan saudara langsung diikat oleh negara, karena saudara bagian dari penyelenggara negara. Untuk itu, jangan pernah ragu jika memiliki kekayaan segera laporkan.

“Logikanya begini, tidak ada orang dijolimi sama masyarakat kalau ngaku kaya, yang di jolimi adalah orang yang mengaku miskin. Apalagi yang baru-baru ini, jamgan pernah takut, tulis saja apa adanya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Alfi Rahman Waluyo, pukul 16:05 Wib. 

Bagi anggota terpilih dari kalangan swasta murni rentan terhadap jual beli kewenangan dan rawan disuap rekan bisnis untuk memuluskan niatnya, disinilah KPK akan menelisik kekayaan anggota DPRD, untuk itu harus sangat hati-hati, jangan sampai terjebak dan jual kewenangan. Jika ketahuan maka masuk pada ranah suap.

“Kejahatan Korupsi yang paling banyak adalah penyuapan, nanti bapak – ibu punya Pokir membuat regulasi, kewenangan buat regulasi dijual, kewenangan anggaran bisa di jual, kan begitu kira-kira, jadi paling banyak. Yang paling banyak lagi, bapak-ibu pergi berangkat, ada uang jalannya, tetapi pura-pura berangkat, itu sudah pasti korupsi,” ujar Alfi Rahman Waluyo menerangkan potensi korupsi yang sering terjadi.

Niat berantas korupsi sampai saat ini sulit untuk diatasi, asusmsi penyebabnya adalah dipengaruhi system politik Indonesia, orang tidak ada melihat partai politik berideologi apa, tidak melihat kualitas caleg, ketika ada anggota masyarakat sakit perut di cari wakilnya di DPRD, tidak dibantu Pemilu berikutnya habis.

Sarina, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, pada akhirnya menyampaikan anekdot dalam bentuk pantun namun sangat menggelitik. Pertama, buah sawit dalam paralon, ada duit boleh calon. Kedua, Buah Sawit Buah Ara, ada duit ada suara. Ketiga, Buah sawit dalam Kayu, ambil duit pilih yang lain.

“Itu fakta, sehingga rusak sistemnya kalo tentang politik, kalo Pilkada langsung, saya tidak bicara Pilpreslah karena terlalu jauh, tidak mungkin orang minta ke Prabowo atau ke Jokowi, selama ini secara langsung justru massif sampai ke rakyat, kami ini sudah seperti buah timun dimasukan kekeranjang dengan buah durian, bergerak kita bocor, buah durian bergerakpun kau yang bocor,” ungkap Sarina meyakini system politik biang keladi penyebab korupsi.

Namun dalam literatur pusat edukasi korupsi karya Jack Bologna, korupsi dipengaruhi beberapa faktor. Literatur pusat edukasi politik mengguna istilah GONE untuk menyebut mengapa ada orang berniat korupsi. Greedy (Serakah), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan) dan Ekposure (Pengungkapan). Wrt: Jmt.

Bengkayang Post

See author's posts