Cerdas Ungkap Realitas

Regulasi Beras Bantuan Jokowi Untuk Desa Marunsu Selalu Menimbulkan Masalah Ke Tidak Adilan, Yang ada Wartawan Dihalang-Halangi

Bengkayang Post-(Samalantan). Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dapat bantuan beras untuk 296 penerima manfaat selama tiga bulan, April, Mei dan Juni 2024.

Menurut keterangan Herkulanus Ardi Kepala Desa Marunsu, bantuan pangan ini langsung berasal dari Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, melalui Kementerian Ekonomi untuk lansia dan orang miskin.

“Kemarin sudah melaksanakan musyawarah, namun dapat informasi dari Sekdes menyampaikan ada yang merasa tidak terima dengan keputusan. Jadi kita melaksana musyawarah kembali, harapan saya hari ini ada yang menyepakati,” ungkap Herkulanus Ardi, Senin (5/8/2024).

Pada waktu musyawarah berlangsung pendamping Desa Marunsu, Erni, mengatakan curhat kepala desa marunsu, setiap adanya bansos selalu ada gejolak, sedangkan Kades ingin meredam gejolak agar tidak bertanya itu terus yang dapat bantuan.

“Bantuan ini dari pemerintah pusat, benar data itu dari sana. Memang pendataan selalu melewati desa, tetapi data itu diambil secara acak, benar kata Kades tadi kadang kami tidak tahu, ini langsung dari pusat. Kami sudah diberi data mentah dan kami diminta mendampingi untuk diantar ke Desa Marunsu,” ujar Erni, saat musyawarah berlangsung.

Namun dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Samalantan menekankan saat membagi bantuan dari pemerintah terlebih dahulu harus memperhatikan regulasi, artinya dasar pembagian bantuan harus jelas terlebih dahulu.

“Dari kemarin hingga hari ini kami minta, tidak ada regulasi yang jelas, jangankan desa, kecamatan saja tidak ada laporan tentang bantuan ini, bagai mana kami melakukan pembinaan?, kita tanya pada pendamping desa tidak ada juga regulasi yang jelas,” ungkap Siska.

Wartawan Dilarang Meliput
Ditengah kegiatan berlangsung, wartawan yang meliput dihalang-halangi agar tidak merekam, padahal kegiatan yang diselenggarakan Desa Marunsu termasuk agenda publik. “Jelas bagi yang menghalangi tugas jurnalistik, bisa kena pidan jika dilaporkan pada Penyidik Kepolisian,” sebut Andrianus Paing. Wrt.Team.